<h2 style="text-align:justify;">PPN 12 Persen: Klaim Dampak 0,9 Persen Perlu Dikaji Ulang, Ini Simulasi Benarnya</h2>&nbsp;Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan bahwa dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen hanya akan menyebabkan kenaikan harga sebesar 0,9 persen. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers resmi DJP pada Sabtu (21/12). Namun, simulasi perhitungan yang lebih rinci menunjukkan bahwa klaim ini perlu dikaji ulang karena dampak sebenarnya terhadap harga akhir barang bisa lebih signifikan, terutama bagi konsumen.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Klaim Awal Ditjen Pajak</h2>&nbsp;Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa dampak kenaikan tarif PPN ini tidak akan terlalu membebani konsumen. Sebagai ilustrasi, untuk barang dengan harga jual Rp10.000, PPN sebesar 11 persen menghasilkan tambahan pajak Rp1.100, sehingga harga total menjadi Rp11.100. Dengan tarif baru 12 persen, pajaknya naik menjadi Rp1.200. Selisih kenaikan ini, menurut Ditjen Pajak, hanya Rp100, yang setara dengan 0,9 persen dari harga sebelumnya.&nbsp;Namun, perhitungan ini terbatas pada ilustrasi sederhana dan belum memperhitungkan rantai distribusi yang melibatkan beberapa tahapan, seperti pabrik, distributor, dan toko, sebelum barang sampai ke konsumen akhir.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/44eb9333-4174-40ce-bdac-9892ba6d9309/Benarkah-Transaksi-Cashless-Kena-Pajak-PPN-Simak-Perhitungannya">Benarkah Transaksi Cashless Kena Pajak PPN? Simak Perhitungannya</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Simulasi Perhitungan yang Lebih Mendetail</h2>&nbsp;Simulasi berikut menggambarkan bagaimana kenaikan tarif PPN memberikan dampak kumulatif di setiap tahapan rantai distribusi hingga ke konsumen. Angka dan mekanisme telah disesuaikan untuk memberikan ilustrasi yang lebih akurat.&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Tahap Pabrik ke Distributor<ul><li style="text-align:justify;">Harga dasar barang: Rp8.000</li><li style="text-align:justify;">PPN yang dikenakan: 12 persen dari Rp8.000, yaitu Rp960</li><li style="text-align:justify;">Harga setelah PPN: Rp8.960</li><li style="text-align:justify;">Distributor menetapkan harga jual ke toko, termasuk margin laba, sebesar Rp14.000.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">Tahap Distributor ke Toko<ul><li style="text-align:justify;">Harga dasar distributor: Rp14.000 (termasuk margin dan PPN dari pabrik).</li><li style="text-align:justify;">PPN yang dikenakan: 12 persen dari Rp14.000, yaitu Rp1.680</li><li style="text-align:justify;">Harga jual ke toko setelah PPN: Rp15.680.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">Tahap Toko ke Konsumen<ul><li style="text-align:justify;">Harga dasar toko: Rp15.680 (termasuk margin dan PPN sebelumnya).</li><li style="text-align:justify;">PPN yang dikenakan: 12 persen dari Rp15.680, yaitu Rp1.881,6 (dibulatkan ke atas menjadi Rp1.882).</li><li style="text-align:justify;">Harga jual ke konsumen setelah PPN: Rp17.562.</li></ul></li></ol>&nbsp;Dari simulasi ini terlihat bahwa kenaikan tarif PPN memberikan efek kumulatif di setiap tahap distribusi. Harga akhir barang untuk konsumen adalah Rp17.562, yang mencerminkan akumulasi PPN di setiap tahap rantai pasok.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Perbandingan dengan Klaim 0,9 Persen</h2>&nbsp;Jika dibandingkan dengan klaim Ditjen Pajak yang menyebut dampak kenaikan hanya 0,9 persen, simulasi ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN sebesar 1 persen dapat memiliki efek yang lebih signifikan, terutama dalam rantai distribusi. Kenaikan tarif sebesar 1 persen tidak hanya berdampak pada harga barang di satu tahap, tetapi juga terakumulasi hingga mencapai konsumen akhir.&nbsp;Sebagai contoh, perhitungan sederhana untuk barang dengan harga dasar Rp10.000 tanpa mempertimbangkan rantai distribusi mungkin menunjukkan dampak yang kecil. Namun, untuk barang dengan nilai tambah tinggi dan beberapa tahap distribusi, dampak kumulatifnya bisa jauh lebih besar.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dampak pada Konsumen dan Inflasi</h2>&nbsp;Mengutip Antara, analisis dari Center of Economics and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen dapat menambah pengeluaran rumah tangga secara signifikan. Kelompok masyarakat miskin diperkirakan akan menghadapi kenaikan pengeluaran sebesar Rp101.880 per bulan, sementara kelas menengah dapat mengalami kenaikan hingga Rp354.293 per bulan.&nbsp;Selain itu, inflasi pre-emptive yang disebabkan oleh ekspektasi kenaikan harga juga berpotensi memperburuk dampak ini. Pelaku usaha di sektor ritel dan manufaktur cenderung menaikkan harga lebih awal untuk menjaga margin keuntungan sebelum tarif baru diterapkan. Fenomena ini sudah terlihat sejak akhir 2024 dan diperkirakan berlanjut hingga kuartal pertama 2025.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/0cdeeba3-e4da-43b8-9c76-e90fb2d3f246/Inflasi-Tetap-Stabil-Meski-PPN-Naik-Ini-Penjelasan-Bank-Indonesia">Inflasi Tetap Stabil Meski PPN Naik? Ini Penjelasan Bank Indonesia</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Upaya Mitigasi dari Pemerintah</h2>&nbsp;Pemerintah melalui Ditjen Pajak memastikan bahwa barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan sayuran tetap mendapatkan fasilitas bebas PPN atau PPN 0 persen. Selain itu, jasa penting seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum juga dikecualikan dari kenaikan tarif ini.&nbsp;Namun, untuk barang-barang yang berada di luar kategori tersebut, dampak kenaikan tarif ini tetap akan dirasakan, terutama oleh konsumen akhir. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kelompok masyarakat yang rentan terkena dampak kebijakan ini.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca Berita dan Artikel Pajakku Lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

DJP sebelumnya menyatakan bahwa dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen hanya akan menyebabkan kenaikan harga sebesar 0,9 persen. Benarkah? 

DJP Klaim Dampak Kenaikan PPN Hanya 0,9 Persen, Benarkah?

<h2 style="text-align:justify;">Memahami Laba Normal dan Abnormal</h2>&nbsp;Dalam dunia bisnis, laba normal menjadi tolak ukur keberlanjutan operasi perusahaan. Laba ini mencakup biaya eksplisit, seperti transaksi yang tercatat di neraca, serta biaya implisit, yaitu kesempatan pendapatan yang hilang. Secara sederhana, laba normal adalah batas minimum yang harus dicapai perusahaan untuk tetap bertahan. Perusahaan berada pada titik laba normal ketika pendapatan rata-rata setara dengan biaya total rata-rata.&nbsp;Sebaliknya, laba abnormal—atau yang sering disebut laba supernormal—merupakan keuntungan yang jauh melampaui tingkat laba normal. Perusahaan dapat meraih laba abnormal melalui berbagai cara, seperti monopoli pasar, investasi besar dengan risiko tinggi, atau keberhasilan mengembangkan kekayaan intelektual. Namun, laba jenis ini sering kali menimbulkan perdebatan terkait bagaimana pajak memengaruhi keberlanjutan keuntungan tersebut.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pajak pada Laba Abnormal</h2>&nbsp;Para ekonom umumnya percaya bahwa laba abnormal tidak terlalu sensitif terhadap pajak. Keyakinan ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan dengan keuntungan besar tetap akan menikmati laba bersih tertinggi setelah pajak, meskipun tarif pajak meningkat. Dalam konteks ini, pajak dianggap tidak memengaruhi keputusan perusahaan terkait penggajian, investasi, atau ekspansi bisnis. Oleh karena itu, beberapa negara menerapkan pajak windfall, atau pajak atas keuntungan yang dinilai sebagai "durian runtuh".&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/d7f5ee79-1db3-4026-8b6b-3541f3f96583/Bagaimana-CSR-Dapat-Membantu-Mengurangi-Pajak-Perusahaan">Bagaimana CSR Dapat Membantu Mengurangi Pajak Perusahaan?</a></h3>&nbsp;&nbsp;Namun, pandangan ini sering dikritik. Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak semua laba abnormal bersifat insensitif terhadap pajak. Perusahaan yang memperoleh laba besar melalui inovasi atau investasi berisiko tinggi akan merespons secara berbeda dibandingkan perusahaan monopolistik. Menyamakan semua perusahaan berlaba abnormal dengan monopoli dianggap sebagai kesalahan logika. Berikut ini adalah penjelasan mendalam mengenai sensitivitas laba abnormal terhadap pajak berdasarkan asal-usul keuntungannya.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Investasi Besar dan Sensitivitas terhadap Pajak</h2>&nbsp;Laba abnormal sering kali menjadi hasil dari keberanian perusahaan mengambil risiko besar dalam investasi. Tingkat keuntungan tinggi ini biasanya datang dengan biaya yang sebanding, termasuk biaya kegagalan potensial dan skenario risiko lain. Ketika tarif pajak dinaikkan, ekspektasi laba bersih sebelum investasi dilakukan akan menurun, yang dapat mengubah perhitungan keuntungan perusahaan.&nbsp;Misalnya, perusahaan yang berencana berinvestasi dalam proyek besar akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti biaya modal dan kemungkinan keuntungan. Jika pajak terlalu tinggi, perusahaan mungkin memilih untuk membatalkan investasi tersebut karena laba yang diharapkan menjadi terlalu rendah. Akibatnya, insentif untuk berinvestasi menurun, yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan perusahaan, penggajian karyawan, dan pembentukan modal.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Kekayaan Intelektual dan Dampaknya pada Inovasi</h2>&nbsp;Perusahaan yang menghasilkan laba abnormal dari kekayaan intelektual juga tidak sepenuhnya kebal terhadap pajak. Ambil contoh perusahaan farmasi yang memegang hak paten atas obat inovatif. Hak paten memberikan keistimewaan bagi perusahaan untuk menikmati laba tinggi selama periode tertentu. Namun, laba ini sering kali diimbangi oleh biaya riset dan pengembangan yang besar.&nbsp;Ketika tarif pajak meningkat, perusahaan mungkin mempertimbangkan ulang investasi dalam riset dan pengembangan di masa depan. Tanpa insentif yang memadai, penciptaan produk inovatif dapat terhambat, yang berpotensi mengurangi kontribusi jangka panjang perusahaan terhadap pasar dan masyarakat. Dalam kasus ini, pajak yang tinggi tidak hanya memengaruhi keuntungan perusahaan, tetapi juga ekosistem inovasi secara keseluruhan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Monopoli dan Keistimewaannya terhadap Pajak</h2>&nbsp;Berbeda dengan perusahaan inovatif atau investor berisiko tinggi, perusahaan monopolistik lebih mampu mempertahankan laba abnormal meskipun dikenai pajak tinggi. Dengan kekuatan untuk menentukan harga dan kuantitas produksi, perusahaan ini dapat memindahkan beban pajak kepada konsumen tanpa mengurangi keuntungannya secara signifikan. Namun, perusahaan monopolistik hanya mencakup sebagian kecil dari entitas bisnis yang menghasilkan laba abnormal.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Implikasi Pajak terhadap Keputusan Bisnis</h2>&nbsp;Kenaikan pajak pada laba abnormal dapat memengaruhi sejumlah aspek dalam operasi perusahaan:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Pengurangan Investasi: Perusahaan mungkin menunda atau membatalkan investasi baru karena ekspektasi pengembalian yang lebih rendah.</li><li style="text-align:justify;">Penurunan Penggajian: Laba bersih yang menurun dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk memberikan kenaikan gaji atau bonus kepada karyawan.</li><li style="text-align:justify;">Perubahan Strategi Bisnis: Perusahaan mungkin mengurangi aktivitas inovatif atau mencari lokasi dengan kebijakan pajak lebih ringan.</li></ol>&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/52c7e93e-013b-4010-8d5e-d3e530488b1c/Kupas-Tuntas-PPh-atas-Penjualan-Saham-Perusahaan-Modal-Ventura">Kupas Tuntas PPh atas Penjualan Saham Perusahaan Modal Ventura</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tidak Semua Laba Abnormal Sama</h2>&nbsp;Pandangan bahwa perusahaan berlaba abnormal kebal terhadap pajak perlu ditinjau kembali. Meskipun perusahaan monopolistik mungkin mampu bertahan dengan tarif pajak tinggi, perusahaan non-monopolistik yang bergantung pada inovasi dan investasi berisiko besar menunjukkan sensitivitas yang berbeda terhadap pajak. Pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi insentif untuk berinovasi, berinvestasi, dan mempertahankan laba, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja perusahaan, pekerja, dan pasar secara keseluruhan.&nbsp;Kebijakan perpajakan yang dirancang dengan mempertimbangkan perbedaan asal-usul laba abnormal dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan memahami kompleksitas ini, pembuat kebijakan dapat merancang tarif pajak yang tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mendorong inovasi dan investasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.&nbsp;&nbsp;Source: <a href="https://www.pajak.go.id/id/artikel/insensitivitas-badan-berlaba-abnormal-terhadap-pajak">Pajak.go.id</a>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca Berita dan Artikel Pajakku Lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Para ekonom umumnya percaya bahwa laba abnormal tidak terlalu sensitif terhadap pajak. Keyakinan ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan dengan keuntungan besar tetap akan menikmati laba bersih tertinggi setelah pajak, meskipun tarif pajak meningkat. 

Apakah Perusahaan Berlaba Abnormal Benar-Benar Kebal Pajak?

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa ambang batas omzet untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetap berada di angka Rp 4,8 miliar per tahun. Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang menyebutkan rencana penurunan ambang batas tersebut menjadi Rp 3,6 miliar per tahun.&nbsp;Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk menurunkan ambang batas yang telah berlaku saat ini. Menurutnya, meskipun evaluasi terhadap kebijakan perpajakan selalu dilakukan secara rutin, tidak ada pembahasan konkret mengenai penurunan threshold tersebut.&nbsp;Ia menambahkan bahwa kebijakan terkait ambang batas omzet UMKM masih berfokus pada angka Rp 4,8 miliar. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada pelaku UMKM di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Rekomendasi OECD dan Penyesuaian Threshold</h2>&nbsp;Sebelumnya, isu penurunan threshold ini mencuat setelah adanya rekomendasi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dalam survei ekonomi yang dirilis pada November 2024, OECD menilai bahwa batas omzet UMKM bebas pajak di Indonesia terlalu tinggi jika dibandingkan dengan praktik terbaik di negara lain. Menurut OECD, batasan omzet sebesar Rp 4,8 miliar atau setara dengan 300 ribu dolar AS dianggap kurang mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/b840a194-9ef9-48b0-8e10-8e1ccc8ad8f2/Presiden-Berikan-Aturan-Hapus-Utang-untuk-UMKM-Cek-Syaratnya-di-Sini!">Presiden Berikan Aturan Hapus Utang untuk UMKM, Cek Syaratnya di Sini!</a></h3>&nbsp;&nbsp;Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa rekomendasi OECD ini menjadi salah satu bahan kajian pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini baru berada pada tahap evaluasi internal dan belum ada keputusan resmi terkait perubahan threshold tersebut.&nbsp;Susiwijono juga mengungkapkan bahwa pemerintah tetap mengutamakan insentif bagi UMKM, terutama dalam menghadapi tantangan pemberlakuan tarif PPN sebesar 12% mulai Januari 2025. Menurutnya, fokus kebijakan saat ini adalah meringankan beban UMKM melalui perpanjangan fasilitas PPh Final 0,5% hingga 2025.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Proses dan Implikasi Kebijakan</h2>&nbsp;Jika nantinya pemerintah memutuskan untuk menurunkan ambang batas omzet UMKM yang dikenai PPh Final, perubahan ini akan dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP). Perubahan tersebut juga akan mencakup penyesuaian aturan terkait insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM. Namun, Susiwijono menekankan bahwa proses ini masih dalam tahap kajian dan belum ada arah kebijakan yang pasti.&nbsp;Penyesuaian threshold juga dipandang sebagai upaya untuk memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan menurunkan ambang batas, lebih banyak pelaku usaha yang akan masuk dalam kategori wajib pajak, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.&nbsp;Namun, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan tantangan bagi pelaku UMKM. Penurunan threshold dapat meningkatkan beban administratif bagi usaha kecil yang baru berkembang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan ini secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63dda8a8-09d6-4009-8c3b-0200662f0ce5/Perlukah-Insentif-Pajak-UMKM-05-Persen-Diperpanjang">Perlukah Insentif Pajak UMKM 0,5% Diperpanjang?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Komitmen pada Stabilitas Ekonomi UMKM</h2>&nbsp;Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Dengan mempertahankan ambang batas omzet sebesar Rp 4,8 miliar, pemerintah memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang tanpa harus terbebani oleh pajak yang tinggi.&nbsp;Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis lainnya, seperti perpanjangan fasilitas PPh Final 0,5% yang memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban pajak sekaligus mendorong lebih banyak UMKM untuk masuk ke dalam sistem perpajakan formal.&nbsp;Berdasarkan pernyataan resmi pemerintah, ambang batas omzet UMKM bebas pajak tetap berada di angka Rp 4,8 miliar per tahun. Meskipun terdapat rekomendasi dari OECD untuk menyesuaikan threshold ini, kebijakan tersebut masih berada pada tahap evaluasi dan belum menghasilkan keputusan konkret.&nbsp;Dengan mempertahankan threshold yang ada, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi UMKM dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan kajian untuk memastikan kebijakan perpajakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pemerintah memastikan bahwa ambang batas omzet untuk (UMKM) yang mendapatkan tarif PPh final dan status PKP tetap berada di angka Rp 4,8 miliar per tahun. Bagaimana detailnya? Simak informasinya berikut!

Airlangga Tegaskan Tidak Ada Rencana Menurunkan Ambang Batas Omzet UMKM Bebas Pajak

Pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025. Kebijakan ini menjadi sorotan publik karena dampaknya tidak hanya pada sektor bisnis tradisional tetapi juga pada transaksi digital atau cashless yang semakin populer. Dengan meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai, masyarakat dan pelaku usaha perlu memahami bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi mereka.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dampak Langsung pada Transaksi Cashless</h2>&nbsp;Peningkatan tarif PPN ini akan memengaruhi biaya layanan yang timbul dari transaksi digital. Berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12486/PER_MENKEU/69-PMK03-2022">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022</a>, jasa yang menggunakan teknologi finansial, termasuk transaksi cashless, termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, PPN diberlakukan pada biaya layanan yang terkait dengan transaksi tersebut.&nbsp;Sebagai contoh, jika pengguna dompet digital melakukan transaksi sebesar Rp200.000 dengan biaya layanan sebesar Rp5.000, maka saat ini PPN 11% dikenakan pada biaya layanan tersebut, yaitu Rp550. Dengan kenaikan menjadi 12%, nilai pajak akan meningkat menjadi Rp600. Meskipun peningkatan ini terlihat kecil dalam satu transaksi, efek kumulatifnya bisa cukup signifikan untuk transaksi yang dilakukan secara rutin.&nbsp;Namun, aturan ini mengecualikan saldo dompet digital yang tidak digunakan untuk transaksi, serta program seperti reward point, top-up point, dan loyalty point. Dengan demikian, pajak hanya berlaku pada biaya layanan yang dikenakan untuk aktivitas transaksi aktif.<h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2>&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/0cdeeba3-e4da-43b8-9c76-e90fb2d3f246/Inflasi-Tetap-Stabil-Meski-PPN-Naik-Ini-Penjelasan-Bank-Indonesia">Inflasi Tetap Stabil Meski PPN Naik? Ini Penjelasan Bank Indonesia</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Reaksi Publik terhadap Kenaikan Tarif</h2>&nbsp;Warganet ramai membahas kebijakan ini di media sosial, menyoroti potensi beban tambahan bagi konsumen. Beberapa komentar menyebutkan bahwa biaya layanan yang dikenai pajak seharusnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa atau merchant, bukan konsumen.&nbsp;Ada juga yang mempertanyakan keadilan kebijakan ini, mengingat transaksi digital menjadi pilihan utama banyak orang untuk kemudahan dan efisiensi. Banyak yang merasa bahwa kenaikan pajak ini dapat mengurangi daya tarik transaksi cashless dan justru menambah beban ekonomi masyarakat.&nbsp;Kritik lain menyebutkan bahwa kebijakan ini dapat berdampak negatif pada adopsi teknologi finansial di Indonesia. Dengan biaya tambahan yang dikenakan pada setiap transaksi, beberapa konsumen mungkin memilih untuk kembali ke metode pembayaran konvensional.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Alasan Strategis di Balik Kenaikan PPN</h2>&nbsp;Kenaikan tarif PPN merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Dengan memasukkan sektor ekonomi digital yang berkembang pesat, pemerintah berharap dapat menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana semua sektor ekonomi berkontribusi secara proporsional.&nbsp;Selain itu, tarif PPN sebesar 12% dirancang untuk mendekati standar internasional, sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dalam hal kebijakan perpajakan. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dampak pada Konsumen dan Pelaku Usaha</h2>&nbsp;Dampak kenaikan tarif PPN ini akan dirasakan secara langsung oleh konsumen. Biaya tambahan dari pajak dapat meningkatkan pengeluaran harian, terutama bagi mereka yang sering menggunakan pembayaran cashless untuk kebutuhan sehari-hari.&nbsp;Bagi pelaku usaha, kenaikan ini juga menimbulkan tantangan. Penyedia layanan digital, seperti platform e-commerce, aplikasi transportasi daring, dan penyedia dompet digital, mungkin harus menanggung biaya tambahan atau membebankannya kepada konsumen. Pilihan ini akan memengaruhi strategi bisnis masing-masing perusahaan.&nbsp;Di sisi lain, kenaikan tarif ini juga dapat menjadi pendorong inovasi. Penyedia layanan mungkin mencari cara untuk mengurangi biaya operasional atau menawarkan insentif baru untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Dalam jangka panjang, kebijakan ini bisa menjadi katalisator untuk efisiensi dan inovasi dalam industri teknologi finansial.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/796ac3e2-bcc6-45e0-8c93-2cb3909f822e/Catat!-Daftar-Makanan-yang-Akan-Kena-PPN-12-Persen-Mulai-tahun-2025">Catat! Daftar Makanan yang Akan Kena PPN 12% Mulai tahun 2025</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Upaya Pemerintah untuk Menjaga Keseimbangan</h2>&nbsp;Untuk mengurangi dampak negatif kebijakan ini, pemerintah telah menetapkan sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya adalah memastikan bahwa tarif PPN hanya dikenakan pada biaya layanan, sehingga transaksi utama tidak terpengaruh secara langsung. Selain itu, pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga 2025 guna menjaga daya beli masyarakat.&nbsp;Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau implementasi kebijakan ini dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Dengan pendekatan yang fleksibel, diharapkan kebijakan ini dapat diterima oleh masyarakat sekaligus mencapai tujuan fiskal.&nbsp;Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 akan membawa dampak signifikan pada transaksi digital dan sektor ekonomi lainnya. Kebijakan ini bertujuan memperkuat penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Namun, pelaksanaannya membutuhkan komunikasi yang baik dan kebijakan pendukung untuk melindungi konsumen serta pelaku usaha.&nbsp;Bagi masyarakat, memahami dampak kebijakan ini menjadi langkah penting untuk menyesuaikan kebiasaan transaksi. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan cara yang transparan dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Berdasarkan PMK No.69/PMK.03/2022, jasa yang menggunakan teknologi finansial, termasuk transaksi cashless, termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak (JKP). Simak informasi lengkapnya!

Benarkah Transaksi Cashless Kena Pajak PPN? Simak Perhitungannya

<h2 style="text-align:justify;">ADEM sebagai Fondasi Penyusunan APBN</h2>&nbsp;Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang dilakukan pada jelang akhir tahun 2023 lalu, Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) menjadi kompas utama yang menentukan arah kebijakan ekonomi. ADEM mencakup berbagai indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, hingga lifting minyak dan gas bumi. Indikator ini berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan target pendapatan dan belanja negara.&nbsp;Beberapa asumsi yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi yang terkendali di angka 2,8%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp15.000/US$, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7%, harga minyak mentah dunia di kisaran US$82 per barel, lifting minyak sebesar 635 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.&nbsp;Dengan dasar ini, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp2.802,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun. Pajak menjadi pilar utama penerimaan negara, dengan peran strategis untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga keseimbangan fiskal.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Komponen ADEM dan Keterkaitannya dengan Pajak</h2>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Pertumbuhan Ekonomi: Motor Penggerak Pajak</h3>&nbsp;Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam memproyeksikan penerimaan pajak. Dengan target pertumbuhan 5,2%, pemerintah optimis aktivitas ekonomi yang meningkat akan mendorong penerimaan pajak dari individu dan korporasi. Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi mencerminkan nilai tambah dari produksi barang dan jasa. Peningkatan PDB menunjukkan aktivitas ekonomi yang sehat, yang diharapkan berdampak positif pada basis pajak.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/659e922a-6d99-4e71-b201-ee97fb31e0e0/Resmi-Disahkan-Ini-Fokus-dan-Target-APBN-2025">Resmi Disahkan, Ini Fokus dan Target APBN 2025</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Inflasi: Pengaruhnya pada Penerimaan Pajak</h3>&nbsp;Inflasi yang diperkirakan berada di angka 2,8% juga menjadi perhatian penting. Dalam beberapa kasus, inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak karena nominal pendapatan dan harga barang yang naik. Namun, inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat. Melalui kebijakan pajak, pemerintah juga memiliki alat untuk mengendalikan inflasi, misalnya dengan pengenaan pajak pada barang tertentu untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Nilai Tukar: Dampaknya pada Pajak dan Beban Negara</h3>&nbsp;Dengan asumsi nilai tukar Rp15.000/US$, pemerintah memperkirakan dampaknya terhadap ekspor-impor dan pembayaran utang luar negeri. Nilai tukar memengaruhi penerimaan PPN dari barang impor serta pajak yang dikenakan pada aktivitas ekspor. Di sisi lain, penguatan dolar AS terhadap rupiah dapat meningkatkan beban pembayaran bunga utang luar negeri, yang perlu diimbangi dengan penerimaan pajak yang optimal.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">4. Suku Bunga SBN: Penyeimbang Defisit</h3>&nbsp;Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7% menjadi salah satu indikator utama dalam pengelolaan pembiayaan negara. SBN digunakan untuk menutup defisit APBN. Peran pajak dalam hal ini adalah menjadi penyeimbang, sehingga kebutuhan pendanaan melalui utang dapat diminimalkan. Dengan penerimaan pajak yang memadai, pemerintah dapat menjaga stabilitas fiskal tanpa menambah beban utang secara signifikan.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">5. Harga Minyak dan Lifting Migas: Kontribusi terhadap APBN</h3>&nbsp;Penerimaan negara dari sektor migas masih menjadi bagian penting dalam APBN, meskipun kontribusinya telah menurun dibandingkan masa lalu. Dengan asumsi harga minyak dunia sebesar US$82 per barel, lifting minyak sebesar 635 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak, pemerintah mengandalkan sektor ini sebagai salah satu sumber penerimaan. Pajak melengkapi pendapatan dari migas, baik melalui Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan migas maupun PPN dari produk turunannya.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Peran Strategis Pajak dalam APBN</h2>&nbsp;Pajak memainkan peran krusial dalam mendukung keberlanjutan APBN. Selain menjadi sumber utama pendapatan negara, pajak juga digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi. Berikut beberapa peran strategis pajak dalam APBN:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Mengurangi Ketergantungan pada Utang Penerimaan pajak yang memadai membantu pemerintah menekan kebutuhan pendanaan melalui utang. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.</li><li style="text-align:justify;">Mendukung Dunia Usaha Kebijakan insentif pajak, seperti keringanan pajak untuk sektor UMKM dan industri strategis, mendorong pertumbuhan dunia usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.</li><li style="text-align:justify;">Melindungi Masyarakat Rentan Pembebasan pajak untuk kebutuhan pokok memastikan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga. Misalnya, beras, daging, dan bahan pokok lain yang tetap bebas PPN pada 2024.</li><li style="text-align:justify;">Mendorong Investasi dan Konsumsi Pajak juga digunakan untuk mendorong investasi melalui insentif bagi sektor-sektor prioritas, sekaligus mengatur konsumsi barang tertentu untuk mendukung tujuan fiskal dan ekonomi.</li></ol>&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/4bfb26cf-5ccc-42c3-a690-82178cc70e8a/Pemerintah-Kurangi-Alokasi-Subsidi-Pajak-dalam-RAPBN-2025">Pemerintah Kurangi Alokasi Subsidi Pajak dalam RAPBN 2025</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tantangan dan Langkah Optimalisasi Pajak</h2>&nbsp;Meski peran pajak sangat strategis, Indonesia menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Salah satunya adalah rendahnya rasio pajak (tax ratio), yang saat ini berkisar di angka 10,4%. Angka ini masih di bawah ambang batas yang direkomendasikan Bank Dunia, yakni 15% dari PDB.&nbsp;Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah, antara lain:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Digitalisasi Sistem Pajak: Meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui teknologi digital untuk meminimalkan kebocoran dan memperluas basis pajak.</li><li style="text-align:justify;">Peningkatan Kepatuhan: Mengurangi penghindaran pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat.</li><li style="text-align:justify;">Penyederhanaan Regulasi: Mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pajak Sebagai Pilar Keuangan Negara</h2>&nbsp;Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam APBN 2024 memberikan arah yang jelas bagi pemerintah untuk merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan nasional. Pajak, sebagai sumber utama penerimaan negara, memainkan peran strategis dalam mendukung keberlanjutan anggaran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan keadilan sosial.&nbsp;Melalui kebijakan pajak yang terukur dan pengelolaan APBN yang efisien, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Source: <a href="https://www.pajak.go.id/id/artikel/memahami-adem-secara-adem">DJP</a>&nbsp;</h3>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Dalam penyusunan APBN 2024 yang dilakukan pada jelang akhir tahun 2023 lalu, Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) menjadi kompas utama yang menentukan arah kebijakan ekonomi. Simak informasi selengkapnya!

Peran Strategis ADEM dan Pajak dalam APBN 2024

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) secara resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Penetapan kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang berlaku sejak 4 Desember 2024.&nbsp;&nbsp;Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada Jumat, 29 November 2024, yang kemudian menjadi dasar penyusunan peraturan lebih lanjut. Penetapan kenaikan UMP 6,5% adalah langkah untuk memastikan kesejahteraan pekerja di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang memiliki kontribusi ekonomi besar.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Rumus Perhitungan UMP 2025</h2>&nbsp;Penetapan UMP 2025 mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Permenaker 16/2024, yang menetapkan rumus perhitungan sebagai berikut:&nbsp;UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025&nbsp;Nilai kenaikan UMP 2025 berasal dari 6,5% dikalikan dengan UMP tahun 2024. Gubernur di seluruh provinsi wajib menetapkan UMP sesuai rumus perhitungan tersebut yang dihitung oleh dewan pengupahan provinsi.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dasar Penetapan Kenaikan UMP 2025</h2>&nbsp;Pada Pasal 2 ayat (4) Permenaker 16/2024 dijelaskan bahwa kenaikan UMP 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan tiga faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu. Indeks tertentu yang dimaksud adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Daftar Lengkap UMP 2025 Seluruh Provinsi&nbsp;</h2>&nbsp;Berikut adalah tabel daftar rincian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 dibandingkan dengan UMP 2024 beserta kenaikannya:&nbsp;&nbsp;<figure class="table"><table><tbody><tr><td>Provinsi</td><td>UMP 2025</td><td>UMP 2024</td><td>Kenaikan</td></tr><tr><td>Aceh</td><td>Rp3.685.615</td><td>Rp3.460.672</td><td>Rp224.943</td></tr><tr><td>Bali</td><td>Rp2.996.560</td><td>Rp2.813.672</td><td>Rp182.888</td></tr><tr><td>Bangka Belitung</td><td>Rp3.876.600</td><td>Rp3.640.000</td><td>Rp236.600</td></tr><tr><td>Banten</td><td>Rp2.905.119</td><td>Rp2.727.812</td><td>Rp177.307</td></tr><tr><td>Bengkulu</td><td>Rp2.670.039</td><td>Rp2.507.079</td><td>Rp162.960</td></tr><tr><td>DI Yogyakarta</td><td>Rp2.264.080</td><td>Rp2.125.897</td><td>Rp138.183</td></tr><tr><td>DKI Jakarta</td><td>Rp5.396.761</td><td>Rp5.067.381</td><td>Rp329.380</td></tr><tr><td>Gorontalo</td><td>Rp3.221.731</td><td>Rp3.025.100</td><td>Rp196.631</td></tr><tr><td>Jambi</td><td>Rp3.234.533</td><td>Rp3.037.121</td><td>Rp197.412</td></tr><tr><td>Jawa Barat</td><td>Rp2.191.238</td><td>Rp2.057.495</td><td>Rp133.737</td></tr><tr><td>Jawa Tengah</td><td>Rp2.169.348</td><td>Rp2.036.947</td><td>Rp132.401</td></tr><tr><td>Jawa Timur</td><td>Rp2.305.984</td><td>Rp2.165.244</td><td>Rp140.740</td></tr><tr><td>Kalimantan Barat</td><td>Rp2.878.286</td><td>Rp2.702.616</td><td>Rp175.670</td></tr><tr><td>Kalimantan Selatan</td><td>Rp3.496.194</td><td>Rp3.282.812</td><td>Rp213.382</td></tr><tr><td>Kalimantan Tengah</td><td>Rp3.473.621</td><td>Rp3.261.616</td><td>Rp212.005</td></tr><tr><td>Kalimantan Timur</td><td>Rp3.579.313</td><td>Rp3.360.858</td><td>Rp218.455</td></tr><tr><td>Kalimantan Utara</td><td>Rp3.580.160</td><td>Rp3.361.653</td><td>Rp218.507</td></tr><tr><td>Kepulauan Riau</td><td>Rp3.623.653</td><td>Rp3.402.492</td><td>Rp221.161</td></tr><tr><td>Lampung</td><td>Rp2.893.068</td><td>Rp2.716.497</td><td>Rp176.571</td></tr><tr><td>Maluku</td><td>Rp3.141.699</td><td>Rp2.949.953</td><td>Rp191.746</td></tr><tr><td>Maluku Utara</td><td>Rp3.408.000</td><td>Rp3.200.000</td><td>Rp208.000</td></tr><tr><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>Rp2.602.931</td><td>Rp2.444.067</td><td>Rp158.864</td></tr><tr><td>Nusa Tenggara Timur</td><td>Rp2.328.969</td><td>Rp2.186.826</td><td>Rp142.143</td></tr><tr><td>Papua</td><td>Rp4.285.847</td><td>Rp4.024.270</td><td>Rp261.577</td></tr><tr><td>Papua Barat</td><td>Rp3.613.847</td><td>Rp3.393.302</td><td>Rp220.545</td></tr><tr><td>Papua Barat Daya</td><td>Rp4.285.847</td><td>Rp4.024.270</td><td>Rp261.577</td></tr><tr><td>Papua Pegunungan</td><td>Rp4.285.847</td><td>Rp4.024.270</td><td>Rp261.577</td></tr><tr><td>Papua Selatan</td><td>Rp4.285.847</td><td>Rp4.024.270</td><td>Rp261.577</td></tr><tr><td>Papua Tengah</td><td>Rp4.285.847</td><td>Rp4.024.270</td><td>Rp261.577</td></tr><tr><td>Riau</td><td>Rp3.508.775</td><td>Rp3.294.625</td><td>Rp214.150</td></tr><tr><td>Sulawesi Barat</td><td>Rp3.104.430</td><td>Rp2.914.958</td><td>Rp189.472</td></tr><tr><td>Sulawesi Selatan</td><td>Rp3.657.527</td><td>Rp3.434.298</td><td>Rp223.229</td></tr><tr><td>Sulawesi Tengah</td><td>Rp2.914.583</td><td>Rp2.736.698</td><td>Rp177.885</td></tr><tr><td>Sulawesi Tenggara</td><td>Rp3.073.487</td><td>Rp2.885.964</td><td>Rp187.523</td></tr><tr><td>Sulawesi Utara</td><td>Rp3.775.425</td><td>Rp3.545.000</td><td>Rp230.425</td></tr><tr><td>Sumatera Barat</td><td>Rp2.994.193</td><td>Rp2.811.449</td><td>Rp182.744</td></tr><tr><td>Sumatera Selatan</td><td>Rp3.681.570</td><td>Rp3.456.874</td><td>Rp224.696</td></tr><tr><td>Sumatera Utara</td><td>Rp2.992.559</td><td>Rp2.809.915</td><td>Rp182.644</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/796ac3e2-bcc6-45e0-8c93-2cb3909f822e/Catat!-Daftar-Makanan-yang-Akan-Kena-PPN-12-Persen-Mulai-tahun-2025">Catat! Daftar Makanan yang Akan Kena PPN 12% Mulai tahun 2025</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">UMP 2025 Tertinggi dan Terendah</h2>&nbsp;DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi nasional, mencatatakan posisi sebagai provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia sebesar Rp5.396.761. Sementara itu, Papua, bersama provinsi baru seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah, tercatat sebagai UMP tertinggi kedua di angka Rp4.285.847. Untuk UMP terendah, provinsi Jawa Tengah masih mencatatkan upah terendah di tahun 2025 sebesar Rp2.169.348.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Respons Terhadap Kenaikan UMP 2025</h2>&nbsp;Kenaikan UMP ini diharapkan mampu mendorong daya beli pekerja di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun, di sisi lain, pelaku usaha di berbagai sektor turut mengingatkan perlunya keseimbangan antara upah dan produktivitas. Beberapa pengusaha menilai bahwa kenaikan UMP harus disertai dengan peningkatan kapasitas pekerja atau buruh agar perusahaan tetap mampu bersaing secara efisien.&nbsp;Ekonom juga menyarankan agar pemerintah daerah terus mendorong investasi dan pengembangan sektor industri untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak serta memastikan keberlanjutan ekonomi daerah.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dampak Kenaikan UMP Bagi Pekerja dan Pengusaha</h2>&nbsp;Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Di sisi lain, pemerintah juga mengimbau perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan operasional dan menjaga keseimbangan ekonomi agar tidak berdampak negatif pada kinerja bisnis. Peningkatan upah juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan konsumsi domestik pada provinsi masing-masing.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) secara resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025.

Kenaikan Upah Minimum Resmi Ditetapkan, Ini Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi! 

<h2 style="text-align:justify;">Kebijakan Baru: PPN Naik, Inflasi Tetap Terkendali</h2>&nbsp;Dengan berlakunya <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7-TAHUN-2021">UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)</a>, masyarakat perlu bersiap dengan kenaikan harga barang dan jasa sebesar 1% akibat peningkatan tarif PPN. Kebijakan ini didasarkan pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7-TAHUN-2021">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga stabilitas ekonomi. Meski demikian, kenaikan PPN ini memicu diskusi mengenai dampaknya terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tabungan masyarakat.&nbsp;Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Aida S Budiman, menyampaikan bahwa dampak kenaikan PPN terhadap inflasi domestik relatif terbatas. Ia menjelaskan bahwa barang dan jasa yang terkena PPN 12 persen umumnya merupakan barang premium, seperti bahan makanan dan jasa pelayanan kesehatan eksklusif, serta listrik rumah tangga dengan kapasitas tinggi. Menurut survei biaya hidup tahun 2022, barang-barang ini hanya mencakup 52,7 persen dari total indeks harga konsumen (IHK). Dampak kenaikan PPN diperkirakan akan menambah inflasi sebesar 0,2 persen, yang tetap dalam batas target inflasi BI sebesar 1,5-3,5 persen.<h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Faktor Lain yang Menjaga Stabilitas Inflasi</h2>&nbsp;Selain dampak kenaikan PPN, BI mencatat adanya penurunan harga komoditas global yang turut membantu menjaga inflasi tetap terkendali. BI berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan stabilitas harga pangan, yang sering kali menjadi faktor utama kenaikan inflasi.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/84139b6f-60e4-4e72-8c0e-f9b760afbaa7/Berapa-Target-Sasaran-Inflasi-Tahun-2025-2026-dan-2027">Berapa Target Sasaran Inflasi Tahun 2025, 2026, dan 2027?</a></h3>&nbsp;&nbsp;Aida juga menyebut bahwa dampak kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil, hanya berkisar antara 0,02 hingga 0,03 persen. Berbagai insentif pemerintah, seperti penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan kebijakan stimulus lainnya, akan membantu meminimalkan dampak negatif terhadap ekonomi.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Suku Bunga BI dan Stabilitas Nilai Tukar</h2>&nbsp;Untuk mendukung stabilitas ekonomi, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di level 6 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan moneter akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan inflasi tetap dalam target. Perry menjelaskan bahwa ketidakpastian global, termasuk kebijakan moneter Amerika Serikat dan eskalasi geopolitik, menjadi tantangan utama yang memengaruhi nilai tukar rupiah.&nbsp;Sampai 17 Desember 2024, nilai tukar rupiah terdepresiasi 1,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, depresiasi ini masih lebih kecil dibandingkan mata uang regional lain seperti dolar Taiwan, peso Filipina, dan won Korea. BI terus memantau pergerakan nilai tukar dan akan mempertimbangkan ruang penyesuaian suku bunga jika diperlukan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dampak pada Dunia Usaha dan Harapan Stimulus</h2>&nbsp;Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, menjelaskan bahwa pelaku usaha menghormati kebijakan suku bunga BI. Namun, ia berharap kebijakan ini tidak hanya fokus pada stabilitas, tetapi juga mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pelemahan pasar saat ini, penurunan suku bunga dinilai lebih kondusif untuk mendorong konsumsi dan investasi, terutama di sektor riil.&nbsp;Shinta menambahkan bahwa stabilitas nilai tukar juga menjadi faktor penting. Jika nilai tukar melemah terlalu cepat, hal ini dapat menciptakan beban baru bagi pelaku usaha. Idealnya, kebijakan pemerintah perlu lebih efektif dalam mendorong ekspor dan penanaman modal langsung agar tidak hanya mengandalkan suku bunga BI untuk menstimulasi ekonomi.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pengaruh pada Tabungan Masyarakat</h2>&nbsp;Kenaikan PPN juga berdampak pada tren tabungan masyarakat. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut bahwa kenaikan PPN ini menunjukkan kebutuhan pemerintah untuk menutupi anggaran. Namun, ia mencatat bahwa dana yang masuk ke pemerintah tidak langsung berdampak pada sistem keuangan, sehingga pertumbuhan tabungan masyarakat akan melambat dalam jangka pendek.&nbsp;Menurut Purbaya, proyeksi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 2025 berada di kisaran 6-7 persen, dengan kenaikan PPN sebagai salah satu faktor yang memengaruhi. Ia menekankan bahwa efek kenaikan PPN pada ekonomi akan terlihat lebih signifikan jika dana tersebut digunakan secara efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.<h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2>&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/677e636b-6021-4d12-9a57-d5af4db3c8a5/Daftar-Lengkap-Insentif-Stimulus-Ekonomi-2025-dalam-Menghadapi-PPN-12-Persen">Daftar Lengkap Insentif Stimulus Ekonomi 2025 dalam Menghadapi PPN 12%</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pentingnya Kebijakan Terintegrasi</h2>&nbsp;Kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 adalah langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah tantangan ekonomi global. Meski dampaknya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi relatif kecil, kebijakan ini tetap menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pelaku usaha dan masyarakat umum.&nbsp;Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan PPN disertai dengan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Sinergi antara BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar, dan inflasi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan langkah yang tepat, dampak negatif kenaikan PPN dapat diminimalkan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Aida S Budiman, menyampaikan bahwa dampak kenaikan PPN terhadap inflasi domestik relatif terbatas.Yuk, simak informasi selengkapnya!

Inflasi Tetap Stabil Meski PPN Naik? Ini Penjelasan Bank Indonesia

<h2 style="text-align:justify;">PPN Naik Jadi 12% di 2025, Efektifkah Meningkatkan Tax Ratio?</h2>&nbsp;Indonesia bersiap memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya melalui peningkatan rasio pajak (tax ratio). Namun, menurut laporan Bank Dunia dan beberapa pengamat, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan mengingat rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong rendah dibandingkan negara lain.&nbsp;Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan kenaikan PPN ini dirancang untuk menyeimbangkan asas keadilan dan gotong royong. Tarif 12% hanya dikenakan pada barang dan jasa premium yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu. Di sisi lain, barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur, susu, dan jasa pendidikan, kesehatan, serta keuangan tetap bebas PPN. Beberapa barang seperti minyak goreng dan tepung terigu akan tetap dikenakan PPN 11%.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Kritik Bank Dunia: Tax Ratio Indonesia Masih Rendah</h2>&nbsp;Meski tarif PPN dinaikkan, tax ratio Indonesia—yang menggambarkan kontribusi penerimaan pajak terhadap PDB—masih jauh dari standar yang direkomendasikan Bank Dunia. Saat ini, tax ratio Indonesia berada di kisaran 10,4%, jauh di bawah ambang batas 15% yang dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan.&nbsp;Bank Dunia dalam laporannya menyebut bahwa tax ratio yang rendah mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemungutan pajak. Laporan tersebut menunjukkan bahwa potensi pajak Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan, dengan selisih sekitar 6 poin persentase dibandingkan negara-negara serupa. Menurut Bank Dunia, hal ini disebabkan oleh efisiensi pemungutan pajak yang rendah serta kompleksitas dalam sistem perpajakan.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/2d8b7614-d1f9-40e9-a7e8-11c46af63901/Bank-Dunia-Anjurkan-Penurunan-Ambang-Batas-Omzet-PKP">Bank Dunia Anjurkan Penurunan Ambang Batas Omzet PKP</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tax Ratio dan Kesenjangan dengan Negara Lain</h2>&nbsp;Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa secara teori, Indonesia seharusnya mampu mencapai tax ratio sebesar 12,2% dari PDB jika belanja perpajakan (subsidi dan pembebasan pajak) senilai Rp445,5 triliun dioptimalkan. Namun, kebijakan pembebasan pajak yang dimaksudkan untuk mendukung perekonomian masyarakat membuat potensi ini belum tercapai.&nbsp;<a href="https://www.cnbcindonesia.com/research/20241216162155-128-596416/bank-dunia-kritik-keras-pajak-ri-negara-rugi-besar">CNBC Indonesia</a> melakukan komparasi terhadap beberapa negara dengan ekonomi serupa seperti Brasil, Afrika Selatan, dan Filipina memiliki tax ratio yang lebih tinggi, dengan selisih positif antara tarif PPN dan rasio penerimaan pajak. Delta positif ini mencerminkan efektivitas sistem perpajakan mereka dalam mengumpulkan pendapatan negara. Sementara itu, Indonesia memiliki delta negatif sebesar -0,6%, yang berarti bahwa tarif PPN lebih tinggi daripada kontribusi penerimaan pajak terhadap PDB.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Efisiensi C PPN Indonesia: Jauh di Bawah Standar</h2>&nbsp;Lebih lanjut, rendahnya kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak juga tercermin dari penurunan C-Efficiency, yaitu rasio antara penerimaan PPN dengan konsumsi akhir. Semakin rendah nilai ini, semakin besar kesenjangan antara potensi pendapatan PPN dan realisasi penerimaan.&nbsp;Di Indonesia, C-Efficiency menurun dari rata-rata 52,8% pada periode 2016–2021 menjadi 44,5% selama pandemi Covid-19. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Penurunan ini menandakan bahwa banyak potensi penerimaan PPN yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik karena pengecualian pajak maupun lemahnya sistem pemungutan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Masalah PPh Badan: Potensi Pendapatan yang Belum Maksimal</h2>&nbsp;Selain PPN, Pajak Penghasilan (PPh) Badan juga menghadapi masalah serupa. Antara 2016 dan 2021, rata-rata penerimaan PPh Badan Indonesia hanya mencapai 42% dari potensi yang ada. Kebijakan seperti tarif yang lebih rendah untuk perusahaan dengan omzet kecil dan diskon tarif pajak untuk perusahaan publik menjadi salah satu penyebab utamanya.&nbsp;Pada 2020, dampak pandemi memperburuk situasi dengan penurunan pendapatan PPh Badan sekitar 35%, menambah kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan. Selain itu, tantangan kepatuhan pajak dan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan turut berkontribusi pada rendahnya penerimaan PPh Badan. Banyak perusahaan kecil yang tidak mengekspor dan menghadapi persaingan ketat dari sektor informal sering kali menganggap administrasi pajak sebagai hambatan utama bisnis mereka, yang mendorong mereka untuk menghindari kewajiban perpajakan.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/2745ab6f-5c9b-409d-b4c1-bfa8c0a5c020/Target-Pertumbuhan-Ekonomi-dan-Tax-Ratio-dalam-RPJMN-2025-2029-dan-RKP-2025">Target Pertumbuhan Ekonomi dan Tax Ratio dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Langkah Menuju Reformasi Pajak</h2>&nbsp;Kritik terhadap rendahnya tax ratio dan efisiensi pemungutan pajak di Indonesia menjadi pendorong bagi pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan termasuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat penegakan hukum terhadap penghindaran pajak.&nbsp;Selain itu, pemerintah juga perlu fokus pada pengembangan sistem data pajak yang lebih terintegrasi untuk memantau aktivitas ekonomi, termasuk transaksi di sektor informal. Upaya untuk meningkatkan moral pajak melalui edukasi kepada masyarakat juga menjadi hal penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Meningkatkan Potensi Pajak untuk Masa Depan</h2>&nbsp;Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 menunjukkan langkah ambisius pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, kritik dari Bank Dunia dan data tax ratio Indonesia menggarisbawahi bahwa tarif pajak tinggi saja tidak cukup tanpa diiringi perbaikan dalam efisiensi pemungutan dan pengelolaan pajak.&nbsp;Dengan potensi pajak yang masih besar dan sistem perpajakan yang perlu diperbaiki, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Upaya ini tidak hanya akan mendukung pembiayaan pembangunan tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar kredit internasional.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Bank Dunia dalam laporannya menyebut bahwa tax ratio yang rendah mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemungutan pajak.Simak bagaimana Bank Dunia mengkritik kebijakan pajak Indonesia yang baru

Kritik Bank Dunia Terhadap Pajak Indonesia, Apa yang Salah?

Harga jual eceran (HJE) rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dipastikan mengalami kenaikan per 1 Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/f82c958a-786c-48c6-88c4-4b2d3641b302/PER_MENKEU/96-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2024</a>. Kenaikan harga rokok elektrik dan HPTL yang ditetapkan bervariasi, mulai dari 5,99% hingga 22,03%, tergantung jenis produk tembakaunya.&nbsp;Menariknya, meskipun harga jual eceran naik, tarif cukai hasil tembakau tidak mengalami perubahan.&nbsp;Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif baik dari segi kesehatan masyarakat maupun optimalisasi penerimaan negara.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tujuan Kenaikan Harga Jual Rokok</h2>&nbsp;Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan harga rokok guna mencapai beberapa tujuan strategis, termasuk:<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Pengendalian Konsumsi Tembakau Pemerintah berupaya menekan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.</li></ul>&nbsp;<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Perlindungan Industri Padat Karya Tradisional&nbsp; Kenaikan HJE tidak akan berdampak langsung pada industri hasil tembakau, khususnya yang masih menggunakan cara produksi manual.</li></ul>&nbsp;<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Optimalisasi Penerimaan Negara&nbsp; Dengan adanya kenaikan harga jual eceran, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara melalui sektor hasil tembakau.</li></ul>&nbsp;Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan konsumsi barang yang berpotensi membahayakan kesehatan. Menurut Airlangga, dengan menaikkan harga jual, masyarakat diharapkan lebih mengurangi pembelian produk tembakau. Ia juga menambahkan bahwa kenaikan harga rokok ini tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia.&nbsp;&nbsp;<blockquote>“Ya, tentu kan kita berharap barang-barang yang untuk (membahayakan) kesehatan itu supaya dikurangin. Prinsipnya itu aja,”ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat, 13 Desember 2024.</blockquote>&nbsp;&nbsp;<h3>Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/60fbd152-096f-472c-98d8-79b7b772450a/Harga-Rokok-Naik-Penerimaan-Negara-Diprediksi-Turun">Harga Rokok Naik, Penerimaan Negara Diprediksi Turun?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Daftar Harga Rokok Elektrik dan Produk Tembakau Tahun 2025</h2>&nbsp;Berikut ini adalah harga jual eceran (HJE) minimum rokok elektrik (REL) dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025:&nbsp;<figure class="table"><table><tbody><tr><td>No.</td><td>Jenis Hasil Tembakau</td><td>Satuan</td><td>Harga Jual Rokok Minimum Tahun 2025</td><td>Harga Jual Rokok Minimum Tahun 2024</td><td>Kenaikan</td><td>Persentase Kenaikan</td></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td colspan="6">Rokok Elektrik, berupa</td></tr><tr><td>a. Rokok Elektrik Padat</td><td>Per Gram</td><td>Rp 6.240</td><td>Rp 5.886</td><td>Rp 354</td><td>6,01%</td></tr><tr><td>b. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka</td><td>Per Mililiter</td><td>Rp 1.368</td><td>Rp 1.121</td><td>Rp 247</td><td>22,03%</td></tr><tr><td>c. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup</td><td>Per Catridge</td><td>Rp 41.983</td><td>Rp 39.607</td><td>Rp 2.376</td><td>5,99%</td></tr><tr><td rowspan="4">2</td><td colspan="6">Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, berupa</td></tr><tr><td>a. Tembakau Molasses</td><td>Per Gram</td><td>Rp 257</td><td>Rp 242</td><td>Rp 15</td><td>6,19%</td></tr><tr><td>b. Tembakau Hirup</td><td>Per Gram</td><td>Rp 257</td><td>Rp 242</td><td>Rp 15</td><td>6,19%</td></tr><tr><td>c. Tembakau Kunyah</td><td>Per Gram</td><td>Rp 257</td><td>Rp 242</td><td>Rp 15</td><td>6,19%</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dampak Kebijakan Bagi Industri dan Konsumen</h2>&nbsp;Kenaikan HJE ini tidak hanya memengaruhi konsumen tetapi juga pelaku industri. Bagi konsumen, kebijakan ini berpotensi menurunkan daya beli terhadap produk tembakau dan mendorong peralihan ke produk yang lebih terjangkau atau bahkan mengurangi konsumsi rokok secara keseluruhan. Sementara itu, bagi pelaku industri, kebijakan ini dapat menjadi tantangan karena harus menyesuaikan strategi bisnis dengan harga yang lebih tinggi.&nbsp;Namun, pemerintah optimistis bahwa kebijakan ini tidak akan merugikan secara signifikan, terutama karena rokok elektrik dan HPTL masih memiliki pasar yang cukup besar di Indonesia. Selain itu, langkah ini juga dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap industri kecil yang masih memproduksi tembakau dengan metode tradisional.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tantangan Kenaikan Harga Rokok 2025</h2>&nbsp;Kenaikan harga jual rokok menjadi langkah penting pemerintah dalam upaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan industri tembakau. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada penerapan pengawasan dan koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, tantangan lainnya adalah mencegah peredaran rokok ilegal yang dapat muncul sebagai dampak dari kenaikan harga rokok legal.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Harga jual eceran (HJE) rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dipastikan mengalami kenaikan per 1 Januari 2025.

Daftar Lengkap Harga Rokok Elektrik Tahun 2025 sesuai PMK 96/2024

<h2 style="text-align:justify;">Kebijakan Baru: PPN 12% untuk Barang dan Jasa Mewah</h2>&nbsp;Pemerintah Indonesia akan resmi memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan diterapkan secara selektif pada barang dan jasa mewah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa fokus penerapan PPN 12% ini adalah pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran tertinggi, yakni desil 9 dan 10, yang dianggap mampu membayar lebih untuk barang-barang premium.&nbsp;Sri Mulyani menjelaskan bahwa barang-barang kebutuhan dasar masyarakat, seperti beras dan daging dengan harga terjangkau, tetap bebas dari PPN atau dikenai tarif lebih rendah. Namun, barang dan jasa yang dikategorikan sebagai premium, seperti makanan impor dan layanan eksklusif, akan dikenakan tarif penuh sebesar 12%.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Makanan Premium yang Kena PPN 12%</h2>&nbsp;Beberapa jenis makanan mewah yang sebelumnya tidak dikenakan PPN kini masuk dalam daftar barang yang akan dikenakan tarif 12%. Salah satu contohnya adalah daging sapi premium seperti wagyu dan kobe. Daging jenis ini sering dijual dengan harga di atas Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per kilogram. Kebijakan ini memastikan bahwa barang-barang dengan harga tinggi dikenakan pajak sesuai asas keadilan, tanpa membebani masyarakat umum yang mengonsumsi daging dengan harga sekitar Rp150.000–Rp200.000 per kilogram.&nbsp;Selain daging premium, beberapa jenis bahan makanan lain juga masuk dalam daftar barang kena PPN 12%. Misalnya:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Beras premium: Jenis beras dengan kualitas tinggi dan harga jauh di atas rata-rata.</li><li style="text-align:justify;">Buah-buahan premium: Buah impor dengan harga tinggi seperti ceri, anggur premium, dan alpukat impor.</li><li style="text-align:justify;">Ikan premium: Termasuk salmon, tuna premium, dan king crab, yang umumnya dikonsumsi oleh segmen masyarakat menengah ke atas.</li><li style="text-align:justify;">Udang premium dan crustacea: Seperti lobster dan udang galah.</li></ul>&nbsp;Kebijakan ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara, sekaligus mengurangi kesenjangan dalam beban pajak.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/8574cf49-d0ce-48a5-9019-5b3edcd8c77a/Mengenal-Perbedaan-PPN-dan-Pajak-Restoran">Mengenal Perbedaan PPN dan Pajak Restoran</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Jasa Mewah yang Juga Kena PPN 12%</h2>&nbsp;Tidak hanya barang, jasa tertentu juga akan dikenakan tarif PPN 12%. Layanan yang dianggap mewah atau bersifat eksklusif menjadi target dalam kebijakan ini. Beberapa contoh jasa yang akan terkena tarif PPN penuh meliputi:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Pendidikan internasional: Sekolah berstandar internasional yang umumnya memiliki biaya tinggi.</li><li style="text-align:justify;">Layanan kesehatan VIP: Fasilitas rumah sakit kelas atas dengan layanan khusus bagi pasien kelas premium.</li><li style="text-align:justify;">Listrik premium: Pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 3.500–6.600 VA juga masuk dalam kategori ini.</li></ul>&nbsp;Sri Mulyani menegaskan bahwa layanan dasar seperti pendidikan reguler dan rumah sakit umum tetap bebas PPN, untuk memastikan kebijakan ini tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Mengapa PPN 12% Diterapkan?</h2>&nbsp;Pemerintah mengambil langkah ini untuk memastikan bahwa penerimaan pajak lebih seimbang dan adil. Sri Mulyani menjelaskan bahwa PPN 12% hanya dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Strategi ini sejalan dengan prinsip gotong royong dan asas keadilan dalam kebijakan perpajakan.&nbsp;Kebijakan ini juga merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memperluas basis pajak, mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sektor tertentu, serta meningkatkan rasio pajak (tax ratio). Saat ini, rasio pajak Indonesia masih berada di bawah standar internasional, dengan angka sekitar 10,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Diharapkan, dengan adanya kebijakan ini, tax ratio dapat meningkat secara signifikan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tanggapan Publik dan Potensi Dampak</h2>&nbsp;Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung langkah pemerintah yang berfokus pada barang dan jasa premium, karena dianggap tidak membebani mayoritas masyarakat. Namun, ada pula yang mengkritik bahwa pengenaan PPN pada layanan tertentu seperti listrik untuk pelanggan premium dapat berdampak pada kelompok menengah yang menggunakan daya listrik 3.500 VA ke atas.&nbsp;Di sisi lain, kebijakan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih transparan dalam pelaporan pajak, sekaligus memberikan sinyal kepada masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara. Pemerintah juga diharapkan memastikan penerapan kebijakan ini dilakukan dengan pengawasan yang ketat, agar tidak terjadi praktik penghindaran pajak.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga:<a href="https://www.pajakku.com/read/735bff2b-8d82-42a8-9d5f-fb10d8ab80f3/Vietnam-Turunkan-PPN-Indonesia-Fokus-pada-Insentif-Fiskal-Besar-Besaran-di-2025"> Vietnam Turunkan PPN, Indonesia Fokus pada Insentif Fiskal Besar-Besaran di 2025</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Langkah Strategis Menuju Sistem Pajak yang Lebih Adil</h2>&nbsp;Penerapan PPN 12% pada barang dan jasa mewah mulai 1 Januari 2025 adalah bagian dari langkah pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan fokus pada segmen premium, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat umum.&nbsp;Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan dukungan dari semua pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat. Dengan pengawasan yang baik, kebijakan ini tidak hanya akan mendukung stabilitas fiskal, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pemerintah mengumumkan bahwa barang dan jasa yang dikategorikan sebagai premium, seperti makanan impor dan layanan eksklusif, akan dikenakan tarif penuh sebesar 12%. Apa saja makanan tersebut?

Catat! Daftar Makanan yang Akan Kena PPN 12% Mulai tahun 2025

<h2 style="text-align:justify;">Insentif Pajak untuk Kendaraan Ramah Lingkungan</h2>&nbsp;Pada 2025, pemerintah Indonesia tidak hanya akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, tetapi juga mengumumkan kebijakan yang menggembirakan bagi calon pembeli kendaraan ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa insentif pajak untuk mobil listrik dan hybrid akan kembali diberikan sebagai langkah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan. Hal ini disampaikannya dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12).&nbsp;&nbsp;Pemerintah memastikan bahwa konsumen mobil listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) secara completely knocked down (CKD) hanya akan dikenai PPN sebesar 1%. Hal ini berkat pemberlakuan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 10%. Insentif ini dirancang untuk mendukung produksi dan penjualan mobil listrik dalam negeri sekaligus menurunkan harga jual kendaraan tersebut agar lebih terjangkau bagi masyarakat.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dukungan Pajak untuk Kendaraan Hybrid dan Mobil Listrik Impor</h2>&nbsp;Selain insentif untuk mobil listrik CKD, pemerintah juga memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 15% untuk kendaraan listrik berbasis baterai yang diimpor secara completely built up (CBU) maupun CKD. Tidak hanya itu, pembebasan bea masuk juga diberikan untuk impor mobil listrik CBU, sehingga kendaraan yang masuk ke Indonesia dapat dijual dengan harga yang lebih kompetitif.&nbsp;Untuk kendaraan hybrid, insentif baru berupa PPnBM DTP sebesar 3% juga akan diberlakukan pada 2025. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperluas adopsi teknologi ramah lingkungan di Indonesia, termasuk pada kendaraan yang masih menggunakan kombinasi mesin pembakaran internal dan motor listrik.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/26cbda5a-d958-4074-8095-8b758ad0a398/Pajak-Mobil-Hybrid-Segera-Naik-Pemerintah-Upayakan-Harmonisasi">Pajak Mobil Hybrid Segera Naik, Pemerintah Upayakan Harmonisasi</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Evaluasi Insentif Mobil Listrik 2024</h2>&nbsp;Pada 2024, pemerintah telah memberikan insentif serupa untuk mobil listrik CKD yang memenuhi syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%. Beberapa merek dan model kendaraan yang mendapat insentif ini di antaranya Hyundai Ioniq 5, Ioniq 5N, Kona Electric, Kona Electric N-Line; Wuling Air ev, Binguo EV, dan Cloud EV; Chery Omoda E5; MG 4 EV dan MG ZS EV; serta Neta V-II dan Neta X.&nbsp;Selain itu, insentif pembebasan bea masuk dan PPnBM juga diterapkan pada mobil listrik CBU untuk pelaku usaha otomotif yang berkomitmen membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Beberapa merek internasional seperti BYD, Aion, VinFast, dan Citroen telah menerima manfaat dari kebijakan ini sebagai bagian dari strategi pemerintah menarik investasi di sektor otomotif.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Produksi Mobil Hybrid dalam Negeri</h2>&nbsp;Sementara itu, mobil hybrid belum mendapatkan insentif pajak pada 2024, meskipun beberapa produsen telah memproduksi kendaraan ini di dalam negeri. Beberapa model yang sudah diproduksi lokal antara lain Toyota Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV, Wuling Almaz Hybrid, Suzuki Ertiga Hybrid dan Grand Vitara Hybrid, serta Hyundai Santa Fe Hybrid.&nbsp;Dengan adanya rencana insentif PPnBM DTP 3% pada 2025, kendaraan hybrid diharapkan dapat lebih diminati masyarakat, khususnya bagi konsumen yang mencari opsi kendaraan hemat bahan bakar namun belum sepenuhnya siap beralih ke kendaraan listrik.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tujuan dan Dampak Kebijakan Insentif Pajak</h2>&nbsp;Pemberian insentif pajak untuk kendaraan listrik dan hybrid memiliki beberapa tujuan strategis. Pertama, kebijakan ini dirancang untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan berbahan bakar fosil. Kedua, langkah ini juga bertujuan mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional, terutama dengan meningkatkan produksi lokal kendaraan listrik dan hybrid. Ketiga, insentif ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia, baik dalam bentuk pembangunan pabrik kendaraan listrik maupun pengembangan ekosistem pendukung seperti baterai dan infrastruktur pengisian daya.&nbsp;Namun, meskipun kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi energi, tantangan masih tetap ada. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur pengisian daya yang masih terbatas, terutama di luar wilayah perkotaan. Selain itu, harga kendaraan listrik yang relatif mahal dibandingkan kendaraan konvensional masih menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/fa2be47b-5a7b-419d-93c7-756ce06e7d35/Maung-Pindad-Jadi-Mobil-Dinas-Menteri-Pemerintah-Bisa-Hemat-Biaya-Segini!">Maung Pindad Jadi Mobil Dinas Menteri, Pemerintah Bisa Hemat Biaya Segini!</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Langkah Selanjutnya untuk Mobil Listrik dan Hybrid</h2>&nbsp;Pada 2025, dengan kombinasi insentif pajak yang lebih luas dan kebijakan fiskal yang mendukung, pemerintah berharap adopsi kendaraan listrik dan hybrid dapat meningkat signifikan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon sebesar 31,89% pada 2030 sesuai dengan target Net Zero Emission.&nbsp;Di sisi lain, produsen kendaraan listrik dan hybrid diharapkan terus meningkatkan produksi lokal untuk memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan insentif tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi domestik melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok lokal.&nbsp;Kebijakan insentif pajak untuk mobil listrik dan hybrid pada 2025 merupakan langkah penting dalam mendorong transformasi industri otomotif menuju teknologi ramah lingkungan. Dengan pemberian insentif PPN DTP, PPnBM DTP, serta pembebasan bea masuk, pemerintah memberikan sinyal kuat kepada produsen dan konsumen bahwa kendaraan listrik adalah masa depan transportasi Indonesia.&nbsp;Namun, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dukungan infrastruktur dan edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan. Dengan strategi yang tepat, insentif ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pemerintah memastikan bahwa konsumen mobil listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) secara completely knocked down (CKD) hanya akan dikenai PPN sebesar 1%. Simak informasi lebih lengkap dalam artikel berikut!

Resmi! Mobil Listrik dan Hybrid Dapat Insentif Pajak di 2025, Simak Detailnya

<h2 style="text-align:justify;">Perbandingan Kebijakan Pajak Indonesia dan Vietnam</h2>&nbsp;Pemerintah Vietnam telah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga Juni 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat Vietnam di tengah tantangan ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia justru akan memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Langkah ini menuai perhatian, terutama ketika negara-negara lain memilih untuk menurunkan pajak demi merangsang pertumbuhan ekonomi.&nbsp;Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa kebijakan perpajakan Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari sisi tarif PPN semata. Menurutnya, Indonesia menawarkan skema insentif perpajakan yang jauh lebih luas dan signifikan dibandingkan Vietnam. Ia menegaskan bahwa pembebasan PPN pada berbagai sektor strategis menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus mendukung perekonomian nasional.&nbsp;Febrio menyoroti bahwa bahan makanan di Vietnam tetap dikenai pajak sebesar 5%, sementara Indonesia sepenuhnya membebaskan bahan makanan pokok seperti beras, daging, dan sayuran dari PPN. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan fiskal Indonesia dinilai lebih inklusif dan dermawan dibandingkan negara tetangga tersebut.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/36364d9c-bdd9-4aaf-b579-a3fea174b004/Perbandingan-Sistem-Perpajakan-Indonesia-Dengan-Negara-negara-ASEAN">Perbandingan Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Negara-negara ASEAN</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Alokasi Insentif PPN pada 2025</h2>&nbsp;Pemerintah Indonesia telah menganggarkan Rp265,6 triliun untuk insentif PPN pada 2025. Rincian insentif ini mencakup berbagai sektor penting, seperti:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Rp77,1 triliun untuk pembebasan PPN bahan makanan.</li><li style="text-align:justify;">Rp61,2 triliun untuk insentif UMKM.</li><li style="text-align:justify;">Rp34,4 triliun untuk pembebasan PPN sektor transportasi.</li><li style="text-align:justify;">Rp30,8 triliun untuk pembebasan PPN jasa pendidikan dan kesehatan.</li><li style="text-align:justify;">Rp27,9 triliun untuk pembebasan PPN jasa keuangan dan asuransi.</li></ul>&nbsp;Kebijakan ini dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah kenaikan tarif PPN. Febrio menekankan bahwa pembebasan pajak ini mencerminkan keadilan fiskal yang berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang paling rentan terdampak kenaikan harga.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Kebutuhan Kenaikan PPN di Indonesia</h2>&nbsp;Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% diperlukan untuk mendukung pembiayaan berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan bahwa penerimaan perpajakan sangat penting untuk menopang anggaran pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.&nbsp;Namun, untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN terhadap masyarakat, pemerintah mengeluarkan 15 kebijakan insentif fiskal yang terintegrasi. Airlangga menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha, menjaga stabilitas harga, dan memastikan pasokan bahan pokok tetap aman.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Daftar Lengkap Insentif Fiskal 2025</h2>&nbsp;Berikut adalah daftar insentif fiskal yang dirancang untuk mendukung masyarakat dan dunia usaha pada 2025:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Bahan pokok bebas PPN: Beras, daging, telur, sayur, buah-buahan, garam, gula konsumsi tetap bebas PPN.</li><li style="text-align:justify;">Jasa strategis bebas PPN: Jasa pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik tetap bebas PPN.</li><li style="text-align:justify;">MinyakKita dan gula industri: Tetap dikenai PPN 11%, dengan 1% ditanggung pemerintah.</li><li style="text-align:justify;">Perpanjangan PPh Final UMKM: Tarif 0,5% diperpanjang hingga 2025.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah: Pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan bebas PPh Pasal 21.</li><li style="text-align:justify;">Diskon listrik 50%: Untuk pelanggan daya 2.200 VA ke bawah selama Januari–Februari 2025.</li><li style="text-align:justify;">Bantuan pangan: Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima 10 kg beras selama dua bulan.</li><li style="text-align:justify;">Diskon PPN properti: PPN 100% untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar, dan diskon untuk rumah hingga Rp5 miliar.</li><li style="text-align:justify;">Jaminan PHK: Pekerja yang terkena PHK akan mendapat akses jaminan kehilangan pekerjaan dan kartu prakerja.</li><li style="text-align:justify;">Subsidi bunga 5%: Untuk revitalisasi mesin di sektor padat karya.</li><li style="text-align:justify;">Diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan: Potongan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama enam bulan.</li><li style="text-align:justify;">Insentif kendaraan listrik: PPnBM DTP 15% untuk kendaraan berbasis baterai (CKD dan CBU).</li><li style="text-align:justify;">PPN Ditanggung Pemerintah: Diskon 10% untuk kendaraan listrik CKD.</li><li style="text-align:justify;">Bea masuk nol: Untuk kendaraan listrik CBU.</li><li style="text-align:justify;">PPnBM hybrid: Diskon 3% untuk kendaraan hybrid.</li></ol>&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/cf89dc33-f82f-421f-81f3-384b43b2e126/Indonesia-Jadi-Negara-Pertama-di-ASEAN-yang-Punya-Regulasi-Penyimpanan-Karbon">Indonesia Jadi Negara Pertama di ASEAN yang Punya Regulasi Penyimpanan Karbon</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Perbedaan Kebutuhan Ekonomi Vietnam dan Indonesia</h2>&nbsp;Menurut Febrio, kebijakan perpajakan di setiap negara mencerminkan kebutuhan ekonominya. Vietnam, yang masih berupaya memacu daya beli masyarakatnya, memilih menurunkan tarif PPN. Sementara itu, Indonesia yang memiliki kapasitas fiskal lebih besar berfokus pada pembebasan pajak untuk sektor strategis, seperti bahan pokok, pendidikan, dan kesehatan.&nbsp;Ia juga menggarisbawahi bahwa kebijakan fiskal Indonesia dirancang tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai insentif yang ditujukan untuk mendukung pelaku usaha kecil, sektor padat karya, dan masyarakat berpenghasilan rendah.&nbsp;Meskipun tarif PPN Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, pemerintah Indonesia menawarkan insentif fiskal yang jauh lebih besar untuk melindungi daya beli masyarakat. Kombinasi insentif ini mencakup pembebasan pajak untuk kebutuhan pokok, subsidi untuk sektor strategis, hingga bantuan langsung kepada masyarakat yang rentan.&nbsp;Kebijakan fiskal ini mencerminkan strategi Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan perlindungan masyarakat dari dampak kenaikan harga. Dengan langkah yang terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa kenaikan PPN tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pemerintah Vietnam telah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga Juni 2025. Lantas bagaimana dengan Indonesia yang menaikkan tarif PPN?

Daftar Lengkap Harga Rokok Elektrik Tahun 202...

23-12-2024

Catat! Daftar Makanan yang Akan Kena PPN 12% ...

23-12-2024

Resmi! Mobil Listrik dan Hybrid Dapat Insenti...

23-12-2024

Vietnam Turunkan PPN, Indonesia Fokus pada In...

23-12-2024

DJP Klaim Dampak Kenaikan PPN Hanya 0,9 Perse...

23-12-2024

Apakah Perusahaan Berlaba Abnormal Benar-Bena...

23-12-2024

Airlangga Tegaskan Tidak Ada Rencana Menurunk...

23-12-2024

Benarkah Transaksi Cashless Kena Pajak PPN? S...

23-12-2024

Peran Strategis ADEM dan Pajak dalam APBN 202...

23-12-2024

Kenaikan Upah Minimum Resmi Ditetapkan, Ini D...

23-12-2024

Inflasi Tetap Stabil Meski PPN Naik? Ini Penj...

23-12-2024

Kritik Bank Dunia Terhadap Pajak Indonesia, A...

23-12-2024

Daftar Lengkap Harga Rokok Elektrik Tahun 202...

23-12-2024

Catat! Daftar Makanan yang Akan Kena PPN 12% ...

23-12-2024

Resmi! Mobil Listrik dan Hybrid Dapat Insenti...

23-12-2024

Vietnam Turunkan PPN, Indonesia Fokus pada In...

23-12-2024

DJP Klaim Dampak Kenaikan PPN Hanya 0,9 Perse...

23-12-2024

Apakah Perusahaan Berlaba Abnormal Benar-Bena...

23-12-2024

Airlangga Tegaskan Tidak Ada Rencana Menurunk...

23-12-2024

Benarkah Transaksi Cashless Kena Pajak PPN? S...

23-12-2024